Pada Kamis (20/5), Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Menurut komite tersebut, terdapat beberapa catatan terkait dengan netralitas serta transparansi dalam proses pemilihan umum.
TULUNGAGUNG – Kepala Desa (Kades) di Tulungagung diduga melanggar netralitas Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang. Akibat dugaan pelanggaran ini, Kades tersebut akan diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Firli Bahuri mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena yang kian meresahkan, yaitu maraknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung calon pasangan dalam Pilkada. Fenomena ini menimbulkan masalah serius terkait netralitas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
