Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengkritik keras pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mereka anggap telah gagal mematuhi konstitusi dan etika dalam menjalankan pemerintahan. Kritik ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para akademisi dan mahasiswa.
Baca Juga:
UMY Kritik Keras Pemerintahan Jokowi Gagal Patuh Konstitusi dan Etika
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengkritik keras pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mereka anggap telah gagal mematuhi konstitusi dan etika dalam menjalankan pemerintahan. Kritik ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para akademisi dan mahasiswa.
Pelanggaran Konstitusi dan Etika
Dalam pertemuan itu, UMY menyoroti beberapa pelanggaran yang dianggap dilakukan oleh pemerintahan Jokowi terhadap konstitusi dan etika. Mereka menekankan bahwa pemerintahan harus mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keterbukaan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
Penggunaan Wewenang yang Tidak Tepat
UMY juga mengkritik penggunaan wewenang yang dianggap tidak tepat oleh pemerintahan Jokowi. Mereka menyoroti beberapa kebijakan yang diambil tanpa melibatkan atau mengonsultasikan dengan pihak-pihak terkait, yang dapat merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Ketidaktransparanan dalam Pengambilan Keputusan
Selain itu, UMY menyoroti ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintahan Jokowi. Mereka menuntut agar setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, sehingga mencegah terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Perubahan Aturan Tanpa Melalui Konsultasi Publik
Kritik juga ditujukan kepada pemerintahan Jokowi yang dinilai sering mengubah aturan tanpa melalui konsultasi publik yang memadai. UMY menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Upaya Penyelamatan Demokrasi dan Keadilan
UMY berharap pemerintahan Jokowi dapat segera melakukan perubahan dan memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang ada. Mereka menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan etika dalam menjalankan pemerintahan, guna penyelamatan demokrasi dan keberlangsungan pembangunan yang berkualitas.
Kebutuhan Akan Reformasi Pemerintahan
Pertemuan ini juga menjadi ajang untuk mendorong reformasi pemerintahan agar pemerintahan dapat berfungsi dengan lebih baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyat. UMY mengingatkan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
Harapan UMY Kepada Pemerintahan Jokowi
UMY berharap bahwa pemerintahan Jokowi dapat mendengarkan kritik ini dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan yang lebih baik. Mereka juga berharap agar pemerintahan dapat melakukan evaluasi diri secara kritis, serta bertindak sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ditetapkan.
Baca Juga:
- Putin Hajar Ukraina di Kharkiv, Rusia Makin Dekat dengan Kemenangan
- Mount Ibu erupts volcanic ash five kilometers high
- Government committed to addressing workforce skills gap: Minister
- Imbas Banjir Bandang Sumbar, Listrik 528 Pelanggan Masih Padam
- Pejabat Bea Cukai Berulah! Dilaporkan ke KPK dan Jabatan Dicopot
+ There are no comments
Add yours