Revisi UU MK Dilakukan DPR Dibalik Tirai, Mahfud MD Terkejut

Jakarta: Menko Polhukam, Mahfud MD tampak gelisah terkait kebijakan DPR yang mengejutkannya. Ia mengaku kaget karena DPR ternyata telah diam-diam melakukan revisi terhadap UU MK. Hal tersebut menuai kontroversi sebab langkah DPR tersebut tidak melibatkan Prolegnas sebagai prosedur biasa dalam melakukan rekonstruksi undang-undang.

Baca Juga:

Mahfud MD Mengaku Terkejut, DPR Diam-diam Revisi UU MK

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, terang-terangan menyatakan rasa kagetnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah diam-diam melakukan revisi atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dia mencatat, revisi tersebut tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Reaksi Mahfud MD

Mahfud MD secara langsung menyampaikan rasa keheranannya saat mengetahui bahwa DPR telah melakukan revisi UU MK tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD menekankan pentingnya transparansi dalam proses revisi perundang-undangan seperti ini.

“DPR harus membicarakan hal semacam ini secara terbuka dan melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan,” katanya dalam konferensi pers pada hari Selasa.

Tanggapan Negatif Publik

Tak pelak, tindakan tersebut mendapatkan berbagai tanggapan negatif dari publik. Mereka merasa bahwa proses revisi UU MK yang dilakukan secara diam-diam oleh DPR telah merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Salah satu pengamat politik senior, Jusuf Kalla mengatakan, “Ini adalah contoh buruk dari cara kerja suatu lembaga legislatif. DPR seharusnya memainkan peran sebagai perwakilan rakyat, bukan mengambil keputusan penting secara diam-diam dan tanpa konsultasi publik.”

See also  Menjaga Kendaraan Anda, Cek Harga BBM Terbaru di Jawa DIY Bali pada Hari Kamis, 9 November 2023

Revisi UU MK dan Prolegnas

Revisi UU MK yang dilakukan DPR ini digadang-gadang tidak masuk dalam daftar Prolegnas. Hal ini semakin menambah kekhawatiran Mahfud MD dan publik lainnya.

Kaum politisi dan pihak berwenang lainnya masih menunggu penjelasan resmi dari DPR mengenai mengapa revisi UU MK ini bisa dilakukan tanpa melalui Prolegnas, ketentuan yang seharusnya dilakukan dalam proses perundangan negara kita.

Secara tak terduga, bahkan Presiden Joko Widodo tampaknya tidak mengetahui tentang revisi ini. Ini menjadi pertanda bahwa ada celah dalam sistem pengambilan keputusan pemerintah yang perlu diteliti dan diperbaiki.

Masa Depan Demokrasi Indonesia

Dengan adanya kejadian ini, penting bagi kita semua untuk mempertanyakan kemana arah demokrasi di Indonesia. Tanggung jawab ini tidak hanya ada pada pemerintah dan DPR, tetapi juga pada kita semua sebagai warga negara.

Setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah fondasi untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan sehat. Harapan kita semua, ini akan menjadi pelajaran berharga untuk DPR dan kita semua, demi masa depan demokrasi yang lebih baik.

Baca Juga:

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours