Pernyataan Hasto Menjawab Kabar Soal Bansos: Perguruan Tinggi Tidak Terpengaruh

Pemerintah melalui Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali mendapat sorotan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diduga tak tepat sasaran. Kontroversi ini dimulai setelah putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, mengunggah video di media sosialnya yang menyoroti masalah ini.

Baca Juga:

Soal Bansos, Hasto: Kalau Seperti yang Disampaikan Mas Kaesang, Perguruan Tinggi Tak Akan Gerak

Pemerintah melalui Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali mendapat sorotan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diduga tak tepat sasaran. Kontroversi ini dimulai setelah putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, mengunggah video di media sosialnya yang menyoroti masalah ini.

Mas Kaesang Minta Pemerintah Beri Seluruh Dosen Bantuan Sosial

Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Kaesang Pangarep menyuarakan kekecewaannya terhadap penyaluran bansos yang dinilainya tidak efektif. Ia menyebutkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia juga perlu diperhatikan dalam hal ini.

Kaesang mengusulkan agar semua dosen di perguruan tinggi mendapatkan bantuan sosial yang setara dengan gaji minimal. Menurutnya, dosen-dosen juga ‘miskin’ dan juga berhak mendapatkan bantuan sosial sebagaimana pekerja informal yang menerima bansos.

Pernyataan Hasto Menebang Usulan Kaesang

Menanggapi usulan Kaesang tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa jika Pemerintah mengikuti seruan tersebut, maka ini akan membebani anggaran negara yang sudah terbatas.

Hasto menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak boleh terlalu berharap terhadap bantuan sosial tersebut. Menurutnya, jika melihat realitas di lapangan, para dosen di perguruan tinggi tidak perlu mendapatkan bantuan sosial karena mereka sudah berada dalam kelas menengah ke atas.

See also  7 Makanan Ajaib yang Bisa Membantu Menghilangkan Kista Ovarium Secara Alami

Pemikiran Hasto Sama dengan Kebijakan Pemerintah

Pandangan Hasto ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang sebelumnya telah menetapkan kriteria penerima bantuan sosial. Para dosen di perguruan tinggi tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial tersebut karena dianggap memiliki penghasilan yang cukup stabil.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah membagikan bansos dalam tiga tahap, dengan memberikan bantuan kepada sektor yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Dalam pembagiannya, pemerintah memprioritaskan keluarga miskin dan rentan yang menjadi korban langsung dari pandemi.

Penyelesaian Kontroversi Bansos Harus Mengedepankan Keadilan

Kontroversi penyaluran bansos yang terjadi ini seharusnya menjadi renungan bersama agar ke depannya penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penyaluran bansos harus adil dan berkeadilan.

Perguruan tinggi juga harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak ada kelompok yang terabaikan dalam penyaluran bansos. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Kesimpulan

Mas Kaesang Pangarep mengusulkan agar semua dosen di perguruan tinggi menerima bantuan sosial, namun pernyataan tersebut ditolak oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Pandangan Hasto ini sejalan dengan pandangan pemerintah yang menetapkan kriteria penerima bantuan sosial. Kontroversi ini seharusnya menjadi pelajaran agar penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran dan adil.

Baca Juga:

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours